<![CDATA[Banyaknya jumlah penduduk di Indonesia membuat adanya berbagai permasalahan kependudukan. Salah satu masalahnya adalah persebaran penduduk yang tidak merata yang disebabkan karena adanya urbanisasi penduduk dari desa ke kota yang mengharuskan masyarakat untuk memperbarui atau melaporkan data kependudukannya. Pembaruan dan pelaporan data kependudukan dilakukan untuk membuat data kependudukan valid dan masyarakat menjadi lebih tertib administrasi. Untuk melakukan pembaruan atau pemutakhiran data kependudukan pemerintah telah menerapkan SIAK untuk konsolidasi yang dapat membantu mengenai pendaftaran kependudukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui elemen sukses penerapan SIAK untuk konsolidasi NIK dan untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung penerapan SIAK untuk konsolidasi NIK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang ditemukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto menunjukkan bahwa adanya support dari pemerintah dengan dibuatnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan sosialisasi kepada birokrat selaku pelaksana SIAK dan sosialisasi kepeda masyarakat. Sedangkan pada capacity dan value menunjukkan dengan adanya SIAK ini cukup baik dalam penerapannya, hanya saja untuk infrastruktur masih kurang. Adapun kendala yang ditemui yaitu adanya troubel pada saat penggunaan SIAK.]]>
